Di negeri ini, kita memiliki kegemaran kolektif yang sangat mulia: merayakan angka-angka dan huruf di belakang nama. Setiap tahunnya, ribuan gedung olahraga dan aula hotel berubah menjadi lautan toga. Kita menyaksikan parade manusia-manusia terpilih yang baru saja “disahkan” oleh negara sebagai kaum intelektual katanya. Pemandangan ini sungguh menyejukkan hati, seolah-olah kita sedang menuju puncak peradaban manusia yang paling cerah yaitu Indonesia Emas 2025. Namun, jika kita sedikit menepi dari hiruk-pikuk seremoni wisuda itu dan menatap ke arah cakrawala, apakah kita akan melihat sebuah kontradiksi yang nyaris puitis di saat jumlah sarjana melonjak setinggi langit, permukaan tanah kita justru merosot sedalam-dalamnya. Ya di Indonesia memang begitu.
Ada korelasi yang unik antara akumulasi gelar dengan akumulasi konsesi (tambang). Sepertinya, semakin banyak kita mencetak manusia intelektual, semakin cepat pula kita mampu melubangi perut bumi. Fenomena inflasi gelar ini telah mengubah pendidikan dari kawah candradimuka menjadi sekadar pabrik stempel (yang penting saya kuliah biar kelihatan keren). Gelar akademik kini berfungsi menyerupai sertifikat kepemilikan saham atau yang lebih relevan izin usaha pertambangan. Keduanya sama-sama bisa “diurus”, sama-sama bisa “dinegosiasikan”, dan sangat disayangkan, semua ini dilakukan oleh pemerintah yang sama-sama sering digunakan untuk menggali keuntungan tanpa memedulikan apa yang terkubur di bawahnya.
Kampus sebagai Eksplorasu, Birokrasi sebagai Eksploitasu
Mari kita lihat bagaimana metafora pendidikan dan pertambangan ini bekerja secara simbiotis. Di ruang-ruang kelas yang dingin, kita mendiktekan jargon “SDM Unggul, Agent of Change, Agent Social of Control” seolah-olah itu adalah mantra ajaib yang bisa mengubah air menjadi emas. Namun, di luar ruang kelas, unggul sering kali diterjemahkan sebagai kemahiran dalam memoles kebijakan agar terlihat ilmiah, padahal intinya adalah memuluskan jalan.
Gelar-gelar panjang yang berderet di baliho para calon pengambil kebijakan sering kali hanya berfungsi sebagai kosmetik intelektual. Mereka berbicara tentang “pembangunan berkelanjutan” dengan tata bahasa yang sangat sok akademik. Sementara di saat yang sama, tangan mereka menandatangani izin-izin yang membuat hutan kehilangan rimbunnya dan masyarakat adat kehilangan napasnya. Di sini, logika pendidikan telah mengalami pergeseran fungsi. Jika dulu ilmu pengetahuan digunakan untuk menyingkap kegelapan, kini ia sering digunakan untuk menyamarkan niat. Kita menggunakan statistik untuk menutupi tangis petani yang tanahnya tergerus, dan kita menggunakan teori ekonomi untuk melegitimasi debu batu bara yang menyesakkan paru-paru anak cucu. Dan kita menyalahkan angin yang tidak punya KTP ketika menyebarkan polusi udara.
Bijak Berkebijakan
Fenomena ini melahirkan sebuah kelas baru: elit intelektual yang terasing dari realitas tanahnya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang bisa menjelaskan teori keadilan sosial dalam tidur mereka, namun tetap tenang saat melihat alat berat menggusur pemukiman warga demi “proyek strategis”. Bagi mereka, ijazah adalah izin eksploitasi sebuah lisensi untuk merasa lebih tahu tentang apa yang baik bagi rakyat daripada rakyat itu sendiri. Apalagi kalau dibungkus agama.
Ada ironi yang pedih ketika seorang sarjana hukum berbicara tentang supremasi hukum di tengah konflik agraria, di mana hukum sering kali hanya tajam saat berhadapan dengan cangkul petani, namun tumpul dan sangat fleksibel saat berhadapan dengan korporasi. Kita sedang menyaksikan sebuah parade di mana kecerdasan digunakan bukan untuk memecahkan masalah rakyat, melainkan untuk menciptakan celah-celah regulasi yang elegan. Tambang-tambang yang bermunculan di pelosok negeri bukan sekadar lubang di tanah mereka. Ia adalah ruang kosong moral yang ditinggalkan oleh para pemikir yang lebih memilih menjadi “tukang jahit kepentingan” daripada menjadi kompas etika bagi bangsa.
Pembangunan Manusia?
Per hari ini tampak sangat sibuk membangun citra. Kita terobsesi pada peringkat nomor 1 di dunia dan jumlah publikasi ilmiah, seolah-olah tumpukan kertas itu bisa menambal lubang-lubang raksasa di Kalimantan atau Sulawesi. Kita mencetak sarjana seperti kita mencetak uang. Sebagaimana inflasi: semakin banyak yang beredar, semakin rendah nilainya. Ketika pendidikan hanya dilihat sebagai investasi modal manusia (human capital) tanpa landasan etika lingkungan dan keberpihakan sosial, maka jadilah (wahabi lingkungan eh). Universitas tak lebih dari tempat pelatihan bagi para teknokrat yang akan membantu “menjarah” alam dengan lebih efisien.
Kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan sering kali lahir dari meja-meja yang dipenuhi oleh orang-orang bergelar tinggi. Ini membuktikan bahwa literasi kita mungkin meningkat secara teknis, namun buta secara ekologis dan tuli secara sosial. Kita fasih bicara tentang digitalisasi dan industri 4.0, namun cara kita memperlakukan tanah dan air masih menggunakan logika kolonial ambil sebanyak-banyaknya, tinggalkan sisa-sisanya. Ini bukti secara tersirat bahwa Indonesia sedang terjajah dari dalam.
Pada akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri saat melihat barisan wisudawan yang tersenyum lebar di depan kamera. Apakah toga-toga yang mereka kenakan itu adalah simbol kemenangan akal budi, ataukah sekadar seragam bagi para mandor baru di industri pengerukan masa depan? Boleh misuh gak sih?
Kita sedang terjebak dalam paradoks yang mematikan kita, merayakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sambil menutup mata terhadap kerusakan ekosistem yang tak terpulihkan. Kita bangga dengan gedung-gedung kampus yang megah, namun enggan mengakui bahwa fondasinya mungkin saja dibangun di atas izin-izin yang merampas hak hidup generasi mendatang.
Semoga Indonesia tetap baik baik saja dan semoga kawan-kawan kita ditempat yang sedang terjadi bencana alam diberikan kemudahan dalam menjalankan hidupnya. Maka, pertanyaan besarnya tetap menggantung di udara yang mulai pekat oleh polusi ini: “Apakah bangsa ini memang sedang sibuk membangun manusia seutuhnya, atau kita sebenarnya hanya sedang memperbanyak gelar untuk melegitimasi proses penggalian lubang kubur bagi masa depan kita sendiri?”
Fyi, saya menulis ini dengan analisis gembel saya karena terinspirasi dengan konten berpendidikan yang semakin banyak. Tapi seakan tidak berpengaruh.
Muhammad Nizar Asagaf, biasa dipanggil Joe, Wat atau Joewat. Ia lahir tahun 2002. Saat ini domisilinya di Kebumen dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Putra Bangsa.
