Hei gadisku, malam ini manis dalam cangkir kopiku tak mampu melarutkan segala resah yang meresap di keningku. Tentu kamu tahu dari layar gawaimu, banyak berita tentang hal-hal baru yang lahir dari balik gedung di Senayan.
Otonomi, kesejahteraan, dan keadilan hanya menjadi kata-kata administratif, bukan pengalaman hidup rakyat.
“Saya tahu, kita tidak pernah benar-benar memiliki kucing—merekalah yang sebenarnya memiliki hampir seluruh hati kita.”
Perjuangan perempuan biasanya alarm, bahwa ada hal genting sedang dan akan terjadi pada ruang hidup mereka.
Keengganan generasi muda untuk terjun ke sawah kerap disederhanakan sebagai persoalan minat, mentalitas, atau perubahan gaya hidup.
Banyak kalangan menilai bahwa hukum di Indonesia saat ini kehilangan ruh moral dan kemanusiaan. Hal ini tampak dari berbagai kasus yang melahirkan putusan pengadilan yang kaku, formalistik, dan sering kali mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam praktiknya, banyak hakim dan aparat penegak hukum yang terjebak pada logika tekstual semata, yaitu membaca hukum hanya sebatas apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
Terompet plastik itu mungkin belum ditiup, namun aromanya sudah tercium menyengat di udara dan bau kecut dari janji-janji basi yang dipoles ulang agar tampak seperti harapan baru di penghujung 2025 ini.
Sinyal yang menembus sunyi: menara telekomunikasi di tengah bentang sawah sebagai penanda awal runtuhnya batas fisik menuju totalitas digital.
Ingatan saya tentang mencintai kucing, selalu berkelindan dengan aroma buku-buku ketika S2 dan sisa uang dua puluh ribuan di akhir bulan.
Di ruang digital Indonesia, sebuah mantra toksik menggema: “Jawa HAMA.” Jargon ini bukan sekadar lelucon kasar, melainkan gejala demam tinggi dari sukuisme digital—sebuah bentuk prasangka dan diskriminasi berbasis suku yang diproduksi, diperjualbelikan, dan diviralkan secara sistematis di media sosial.
