Kematian dan Absennya Kekuasaan

Kematian berarti duka bagi mereka yang mengenang. Kematian berarti waktu yang terhenti. Kematian berarti juga upaya menarik lembar ingatan kenangan bagi mereka yang ditinggal. Namun, amat jarang kematian berujung gemuruh dan riuh di ruang publik. Jarang pula nyawa yang hilang menjadi bahan pidato di mimbar-mimbar elit kekuasaan dan bahan dasar merumuskan kebijakan.

Kematian dan kemiskinan dua hal yang mungkin mudah ditelusuri dan tersaji dalam angka. Menjadi biasa karena hal ini menjadi fenomena sosial dan diterima dengan tenang. Di Negara modern hari ini, data dan angka menjelaskan prevalensi kematian warganya. Ditampilkan dalam grafik dan angka. 

Kematian dan kemiskinan dalam kacamata negara modern dipahami sebagai statistik dan wajib hadir dalam laporan tahunan dan menunggu narasi untuk menjelaskan tingkat keberhasilan negara dalam menurunkan angka kematian akibat kemiskinan atau gagal. Dua hal itu saja, kesuksesan atau gagal. Kematian dan kemiskinan tidak dilihat sebagai nyawa warga yang berjudi dengan hari esok. Nyawa yang berjuang untuk tetap hidup. Nyawa yang setiap hari bergelut mempertahankan hidup. Dan nyawa yang setiap angka yang dia peroleh juga akan dia bagi ke negara. 

Ketiadaan empati dalam laporan tahunan menjadikan penyelenggara negara, miskin akan sisi kamanusiaannya. Kematian direduksi dalam statistik, dan jarang narasi kegagalan struktural hadir dalam laporan negara.

Misalnya di Kendari tidak lama ini, Seorang anak harus berjuang menjual tisu terlebih dahulu sambil menahan lapar dan menunda makan. Namun, nasib baik tak berpihak padanya, kematian menunggunya di awal malam. Atau seorang ibu, dengan tekad bulat mengakhiri kehidupannya bersama dua orang anaknya, karena kemiskinan yang begitu akrab dengannya. Namun, kematian mereka juga tidak mengubah cara negara melihat kematian. Negara hanya mencatatnya sebagai bagian dari “angka kemiskinan”, “angka kematian”, atau “risiko sosial”, lalu melanjutkan rutinitas administrasi. 

Kekuasaan dalam rasionalitas governmentality menilai kematian akibat kemiskinan sering dipahami sebagai masalah individu. Dalam hal ini dilihat karena, kekurangan informasi, tidak menaati prosedur, dan keterlambatan mengakses layanan publik. Kekuasaan jarang memposisikan diri sebagai entitas yang lalai atau hampir tidak pernah kekuasaan tidak mengakui bahwa itu adalah kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga persepsi publik bergeser dari tanggung jawab struktural menjadi tanggung jawab personal. Kematian pun menjadi urusan teknis dan bukan lagi etis.

Orang miskin bertahan hidup dalam keterasingan dan diabaikan. Mereka tidak sepenuhnya dikeluarkan dari sistem namun juga tidak benar-benar dilindungi. Setiap survei dan laporan mereka selalu hadir dalam statistik yang nihil empati. Setiap dari mereka yang meregang nyawa tidak mengubah sorot kamera dan mengubah situasi politik. Hal ini dianggap sebagai risiko sosial.

Statistik dan Hilangnya Empati 

Dalam pidato, kekuasaan menjelaskan kasus keracunan MBG angkanya mencapai 0,0007 persen. Dan laporan tentang kemiskinan,  BPS merilis data per Maret 2025, sebanyak 2,38 juta jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem. Setara 0,85% dari total populasi nasional. Di sini statistik memainkan peran penting, Alain Desrosières menunjukkan bahwa statistik bukan hanya metode mendeskripsikan realitas, melainkan sebuah alat untuk membentuk realitas itu sendiri. 

Statistik memang metode yang mumpuni untuk merangkum ragam peristiwa dalam skala yang sangat besar menjadi sebuah rangkuman laporan singkat dan padat. Hal ini memang sangat dibutuhkan baik dalam membentuk kebijakan maupun evaluasi kebijakan. Namun, hilang sisi empati dalam laporan membuat penyelenggara negara hanya melihat setiap nyawa dalam bentuk angka-angka dan persen. 

Di konteks inilah negara modern menghadapi situasi krisis moral. Ketergantungan pada statistik, memang membantu dan memudahkan penentuan kebijakan, program, menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengelola masyarakat. Tapi di sisi lain, menciptakan gap emosional antara penyelenggara negara dan penderitaan nyata warga. 

Statistik tidak dapat menghadirkan bagaimana perihnya menahan lapar karena tidak dapat membeli makanan. Statistik juga tidak bisa menghadirkan rasa sakit, dan derita karena ketidakadilan. Dan statistik juga tidak mampu mendeskripsikan arti sebuah kehilangan nyawa. 

Negara memang membutuhkan data dalam perumusan kebijakan, namun data tidak boleh menghilangkan narasi empati. Setiap angka dan persentase harus dibaca bersama cerita, dan setiap indikator harus disandingkan dengan wajah warganya.

Kematian, Pendidikan dan Absenya Kekuasaan

Kabar duka yang membikin hati seperti tertimpa sesuatu yang besar. Berat dan menjadi sesak, hati sakit dan mata pun sembab. Dan yang kesekian kalinya kabar kematian datang dari Nusa Tenggara Timur. Namun kali ini kematian itu terhubung dengan pendidikan dan kemiskinan. 

Anak yang masih duduk di bangku sekolah Dasar memilih mengakhiri hidupnya karena tidak bisa membeli buku dan pensil. Sebuah pilihan yang hadir di benak seorang anak usia SD. Pilihan yang bagi orang dewasa itu adalah keputusan lahir dari keterpurukan berujung depresi dan sulit untuk keluar dari gelapnya keruntuhan mental itu. Tak terbayangkan, mengapa pilihan mengakhiri hidup adalah satu-satunya jalan terbaik menurut anak itu. Peristiwa sosial ini menyingkap kegagalan kolektif. Gagalnya keluarga, komunitas, institusi pendidikan, dan negara dalam melindungi nyawa dari tubuh paling rentan.

Émile Durkheim menjelaskan fenomena bunuh diri tidak sepenuhnya bersifat individual. Itu merupakan gejala dari retaknya hubungan sosial. Konsep anomi menegaskan ketika norma, solidaritas, dan dukungan sosial mulai melemah, akan membuat individu jatuh dalam kekosongan makna. Terlebih hal ini menimpa anak suami 10 tahun, kondisi ini akan menjadi lebih problematik. 

Di usia itu, anak belum mapan secara psikologis dan sosiologis untuk memahami kompleksitas hubungan sosial secara reflektif.  Saat lingkungan keluarga, komunitas, dan sekolah gagal memberikan rasa aman, maka yang hadir adalah kehampaan sosial yang berujung pada penderitaan eksistensial. Peristiwa ini sedikit memberikan salah satu gambaran dari tidak hadirnya negara dalam memberikan rasa aman hingga ke daerah paling jauh dari megahnya kekuasaan. 

Rasa aman yang mesti terdistribusi dari pusat-pusat kekuasaan hingga ke sisi batas teritorial negara tanpa terkecuali. Keamanan bagi seorang anak tanpa harus takut tidak bisa membeli buku tulis dan bolpoin. Tanpa perlu bingung ketika seragam sekolah sudah terkoyak oleh waktu. Tanpa takut dimarahi guru karena tidak memakai alas kaki. Anak tidak boleh takut untuk memperoleh hak pendidikan dan kemiskinan bukan penghalangnya. Setiap anak berhak atas rasa aman itu. 

Seorang anak yang mengakhiri hidupnya mestinya mengetuk nurani publik. Ada sebuah sistem yang gagal memberi rasa aman dan melindungi tubuh paling rentan itu. Dalam tubuh kecil itu terakumulasi tekanan struktural, kekerasan simbolik, trauma, dan absennya perlindungan negara. Yang mana jaminan atas rasa aman mestinya tidak mengenal batas. Dan keberhasilan sebuah negara tidak hanya bernilai diatas kertas dan deretan angka-angka saja, melainkan keberhasilan itu dapat menjamin tak ada lagi kematian anak karena absennya kekuasaan.