Organisasi Instruksi dan Bayang-bayang Feodalisme

Dari pengalaman saya bergabung dalam berbagai organisasi, saya tidak hanya menjalankan peran sebagai pelaku organisasi saja, tetapi juga mengamati bagaimana masing‑masing organisasi berfungsi. Setiap organisasi punya karakter, nilai, dan cara pengelolaan sendiri terutama di Indonesia yang dipenuhi beragam organisasi, dari keagamaan hingga sosial. Cara kepemimpinan dan struktur organisasi inilah yang membedakan satu dengan yang lain.

Dalam pengamatan yang saya lakukan, ada beberapa model kepemimpinan yang sering kita temui. Pertama, model diskusi: pengambilan keputusan yang berlandaskan musyawarah. Keputusan dicapai bersama melalui pertimbangan anggota; semua diberi ruang menyampaikan gagasan, kritik, dan saran sehingga hasilnya memang mufakat.

Kedua, model diskusi dan instruksi, yang menurut saya paling umum. Musyawarah tetap menjadi sarana mengumpulkan pendapat, tetapi pimpinan berwenang mengambil keputusan bila diskusi mandek atau organisasi butuh keputusan cepat. Model ini menjaga partisipasi anggota sekaligus memberi pimpinan ruang mengarahkan organisasi.

Ketiga, model instruksi fokus tulisan ini. Di sini keputusan terutama berasal dari pimpinan, sedangkan anggota berperan sebagai pelaksana. Menurut saya model ini sulit sehat diterapkan dalam organisasi modern, karena kecenderungan kekuasaan yang hampir mutlak: posisi pimpinan seringkali sulit dipertanyakan.

Dilihat dari perspektif sosiologi, kondisi ini mirip sosiologi vertikal: perbedaan status dan kekuasaan yang tajam menentukan relasi antar‑anggota. Organisasi instruksi cenderung membentuk hubungan hierarkis dimana pimpinan dominan dan anggota berada di posisi subordinat.

Ketika relasi kuasa seperti ini mengakar, anggota lebih sering hanya menuruti perintah tanpa mengajukan pertanyaan. Pimpinan bisa diposisikan seolah‑olah lebih tinggi derajatnya daripada anggota biasa. Jika berlangsung terus, budaya organisasi jadi kaku: anggota enggan memberi masukan atau kritik karena merasa keputusan sudah final. Akibatnya dinamika pemikiran menurun dan organisasi bergerak berdasarkan kehendak satu orang atau segelintir elit.

Dalam istilah lain, pola ini mengandung bayang‑bayang feodalisme: hubungan pemimpin‑anggota menyerupai penguasa dan pengikut. Pimpinan dipandang selalu benar, sementara anggota hanya melaksanakan tanpa ruang mempertanyakan kebijakan.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu dijelaskan arti instruksi dalam konteks organisasi. Instruksi adalah perintah atau arahan pimpinan kepada anggota untuk menjalankan tugas atau kebijakan tertentu. Dalam kadar wajar, instruksi diperlukan agar organisasi berjalan terarah. Namun bila instruksi menjadi satu‑satunya cara pengelolaan tanpa ruang dialog dan musyawarah, organisasi berisiko kehilangan keseimbangan antara kekuasaan pimpinan dan partisipasi anggota.

Ketika sebuah keputusan berada pada pihak tertentu dalam sebuah organisasi, akan sering sekali muncul-muncul kecenderungan terhadap kesalahpahaman  isu yang terjadi kepada organisasi

mereka. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh keterbatasan informasi yang diterima ataupun sudut pandang yang mereka lihat hanya berfokus dari kepentingan internal organisasi mereka. Akibatnya persoalan yang seharusnya dapat dilihat secara luas justru dipersempit proses pengambilan oleh kepentingan kelompok tertentu. Dalam situasi seperti ini, pengambilan keputusan yang seringkali tidak didasarkan oleh analisis yang komprehensif, melainkan lebih didorong oleh persepsi dan emosi yang berkembang di dalam organisasi tersebut.

Ketika terjadi isu yang menimpa pimpinan atau tokoh yang mempunyai power besar didalam organisasi tersebut, para anggota akan cenderung menunjukan sikap loyalitas yang sangat kuat. Kita sepakat bahwasanya sikap loyalitas di dalam organisasi adalah hal positif, karena menunjukan sikap solidaritas dan rasa saling memiliki, namun sikap loyalitas yang mereka tunjukan tidak disertai sikap kritis yang nantinya menimbulkan persoalan baru. Banyak anggota yang langsung memberikan pembelaan secara penuh tanpa melakukan konsolidasi internal, klarifikasi terhadap data dan fakta yang terjadi, ataupun untuk memahami dulu perkara secara objektif. Sikap seperti ini yang akhirnya menutup ruang-ruang diskusi yang sehat dan membuat organisasi sulit untuk evaluasi terhadap situasi yang sebenarnya terjadi.

Fenomena tersebut dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dimana ketika sebagian organisasi kemasyarakatan dengan cepat merespon isu yang mereka anggap merugikan organisasi mereka. Respon yang muncul tak jarang lagi bersifat emosional dan reaktif, bahkan sampai ke ranah anarkisme. Hal ini menunjukan bahwa proses penyikapan terhadap suatu masalah tidak melalui pertimbangan yang matang dan melakukan dialog yang konstruktif. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat yang plural dan demokrasi, setiap persoalan harusnya selesai dengan komunikasi, musyawarah, dan juga pendekatan yang lebih rasional serta bijaksana.

Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka organisasi akan semakin sulit membangun budaya berpikir kritis dan objektif. Organisasi seharusnya menjadi wadah pembelajaran bagi anggotanya untuk dapat memahami persoalan secara lebih mendalam, bukan sekadar alat pembelaan tanpa dasar yang kuat. Oleh karena itu, menurut saya penting sekali organisasi dapat membangun mekanisme konsolidasi yang sehat, membuka ruang dialog,serta mengedepankan sikap bijaksana dalam menyikapi isu-isu yang beredar. Dengan hal ini organisasi nantinya tidak hanya dapat menjaga solidaritas internal namun juga dapat berperan sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung nilai kedamaian, rasionalitas, dan tanggung jawab.