Masa Depan Hamas Setelah Gencatan Senjata

Tadi malam, 3 Oktober 2025, tersiar kabar bahwa Hamas di Gaza telah menerima proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Proposal ini segera menimbulkan kontroversi karena memuat beberapa pasal yang dinilai sulit diterima oleh masyarakat Gaza maupun para pejuang Palestina secara umum. Setidaknya terdapat tiga poin utama yang menjadi keberatan utama Hamas.

Pertama, pembentukan dewan transisi Gaza pasca perang yang dirancang untuk membentuk pemerintahan baru nonpartisan. Model ini mengusulkan agar pemerintahan Gaza diisi oleh individu-individu yang bukan anggota partai politik, serupa dengan praktik di beberapa negara lain, seperti menteri yang berasal dari kalangan profesional non partai. Namun, yang menimbulkan keberatan adalah rencana agar nama-nama calon anggota pemerintahan tersebut diseleksi oleh dewan yang diketuai oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Hamas menolak pasal ini secara tegas dengan pernyataan bahwa masa depan pemerintahan Palestina sepenuhnya merupakan hak rakyat Palestina sendiri, tanpa campur tangan pihak asing.

Kedua, pasal mengenai pelucutan senjata para pejuang Gaza. Hamas menolak ketentuan ini dengan mengingat kembali pengalaman pahit PLO di bawah Yasser Arafat pada tahun 1984, ketika pasukan Palestina dilucuti dan terpaksa memindahkan pusat pemerintahan ke Tunis, Tunisia. Hamas menegaskan bahwa perjuangan bersenjata akan tetap dipertahankan sampai terbentuk negara Palestina yang berdaulat sepenuhnya, yang memiliki angkatan bersenjata nasional dan bukan sekadar kelompok perlawanan. Mereka menyatakan kesediaan untuk menyerahkan senjata hanya kepada negara Palestina yang sah—bukan kepada pihak asing atau kekuatan pendudukan.

Ketiga, rencana pengucilan Hamas dari pemerintahan Palestina. Hamas menolak pasal ini dan menegaskan tekad untuk tetap terlibat secara politik dalam pemerintahan Palestina pasca perang. Menurut Hamas, partisipasi politik mereka merupakan bagian integral dari representasi rakyat Palestina, terutama mereka yang berjuang dan berkorban di jalur Gaza.

Dalam konferensi pers yang diadakan oleh juru bicara Hamas, Usama Hamdan dan Musa Abu Marzuk, gerakan ini juga menyinggung Fatah, terutama dalam konteks dinamika politik internal Palestina. Hamas menilai bahwa Amerika Serikat dan Israel, yang diwakili oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kerap kali melanggar janji mereka sendiri. Karena itu, menurut Hamas, gencatan senjata kali ini perlu dijalankan melalui tiga lapis mekanisme yang memastikan keberlanjutan dan pengawasan yang adil.

Sebelum menjelaskan lapisan tersebut, penting menelusuri kronologi diplomasi terbaru. Setelah forum PBB yang mempertemukan negara-negara Arab dengan Donald Trump, tampak terjadi kesepakatan informal antara pihak-pihak tersebut. Amerika Serikat disebut-sebut ingin segera mengakhiri perang, karena biaya militer dan cadangan senjata Amerika mulai menipis. Trump diyakini memutuskan untuk mengambil alih kendali penyelesaian konflik tanpa bergantung pada Netanyahu, yang dinilai gagal menemukan solusi politik maupun militer. Proposal ini kemudian disampaikan kepada Israel, yang tidak menunjukkan alasan kuat untuk menolak, sebelum akhirnya diteruskan kepada Hamas melalui tiga mediator: Turki, Qatar, dan Mesir.

Ketiga mediator ini diduga menjanjikan sejumlah konsesi kepada Hamas, yang menyebabkan kelompok tersebut menyatakan penerimaan bersyarat atas proposal tersebut. Saat ini, publik menunggu apakah Israel akan menerima, serta bagaimana faksi-faksi Palestina lain seperti Fatah, PLO, atau Mahmud Abbas akan merespons.

Dari perspektif luar, penting untuk diingat bahwa masyarakat internasional, termasuk kita, tidak hidup di bawah tekanan langsung seperti rakyat Gaza. Karena itu, keputusan Hamas harus dilihat dalam konteks realitas penderitaan dan pengorbanan mereka. Penulis berpendapat bahwa langkah Hamas ini dapat dianalogikan dengan Perjanjian Hudaibiyah dalam sejarah Islam—yakni sebuah kesepakatan yang pada awalnya tampak menguntungkan pihak lawan, namun sebenarnya membuka jalan strategis menuju kemenangan politik dan moral. Banyak pihak yang menilai bahwa Hamas “kalah” karena menerima gencatan senjata, namun penilaian tersebut kerap mengabaikan tuntutan-tuntutan keras yang diajukan Hamas kepada Amerika Serikat sebelum mereka menyatakan kesediaan menerima.

Hingga saat ini, IDF (tentara Israel) telah menghentikan serangan udara dan darat di Gaza, menandakan bahwa gencatan senjata tampaknya benar-benar akan terlaksana. Namun, negosiasi lanjutan masih harus membahas tiga lapisan penting.

Lapisan pertama, penghentian serangan dan penarikan pasukan Israel dari titik-titik tertentu di Gaza. Lapisan kedua, perundingan mengenai pertukaran tawanan, termasuk berapa banyak tahanan Palestina yang akan dibebaskan untuk setiap tawanan Israel. Lapisan ketiga, pembahasan mengenai tanggung jawab rekonstruksi Gaza, meliputi perbaikan jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas olahraga. Siapa yang akan menanggung biaya dan pelaksanaannya—Amerika Serikat, Israel, atau pihak ketiga seperti Uni Eropa—masih menjadi pertanyaan besar.

Selain itu, perlu juga diputuskan siapa yang akan menjaga keamanan selama masa transisi: apakah brigade Hamas yang masih bertahan di Gaza, atau pasukan gabungan netral dari Turki, Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Dalam pandangan banyak analis, penerimaan awal Hamas terhadap gencatan senjata bersifat taktis, dimaksudkan untuk memberikan jeda kemanusiaan bagi masyarakat Gaza sekaligus menekan Israel secara moral dan diplomatik. Jika Israel menolak, maka dunia akan melihat bahwa pihak yang mempertahankan perang adalah Israel, bukan Hamas.

Posisi Netanyahu kini sangat terdesak. Jika ia menerima gencatan senjata, ia tetap tidak mampu memperbaiki citranya sebagai penjahat perang yang gagal mencapai tiga tujuan utama: menghancurkan Hamas, mengusir penduduk Gaza, dan memenangkan perang secara militer maupun politik. Bahkan, tujuan jangka pendek seperti pembebasan sandera pun tidak tercapai. Dari sekitar 250 sandera yang ditawan Hamas, hanya sekitar 4 hingga 10 orang yang berhasil dibebaskan melalui operasi militer—tingkat keberhasilannya sangat rendah, di bawah 0,1 persen.

Dalam konteks pasca perang, perhatian utama kini beralih pada bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza. Bantuan ini difokuskan pada penyediaan makanan dan pembangunan kembali infrastruktur dasar seperti rumah sakit, masjid, pasar, serta fasilitas publik lainnya. Hamas sendiri, meski mengalami tekanan berat dan kehilangan sejumlah pemimpin senior, tidak berada dalam keadaan hancur total. Sebagian besar pemimpin yang gugur adalah generasi tua, sementara generasi muda pejuang masih bertahan dan siap melanjutkan perjuangan.

Diperkirakan terdapat lebih dari 66.000 korban syahid di Gaza hingga saat ini. Di antara mereka, ribuan pemuda yang kehilangan keluarga diyakini akan bergabung dengan sayap militer Hamas, terdorong oleh semangat balas dendam dan keinginan membebaskan tanah air mereka. Maka, penerimaan gencatan senjata ini kemungkinan besar akan disambut dengan sukacita dan rasa lega di seluruh Jalur Gaza, karena setelah dua tahun perang melawan kekuatan militer terbesar di dunia, rakyat Gaza akhirnya berhasil bertahan tanpa pernah menyatakan menyerah.

Senjata-senjata paling canggih, termasuk robot bersenjata dan sistem senapan berbasis kecerdasan buatan (AI), telah diuji di Gaza. Namun, keteguhan rakyat Gaza tetap tidak tergoyahkan. Meski sempat terjadi upaya perang proksi internal melalui tiga keluarga yang bekerja sama dengan Israel, kelompok-kelompok ini tidak mendapat dukungan publik dan akhirnya diusir dari Gaza karena dianggap berkhianat.

Ke depan, masih menjadi tanda tanya besar apakah Israel akan menepati janji-janjinya dan apakah proses negosiasi akan berjalan dengan lancar. Perlu dicatat bahwa Hamas belum sepenuhnya menerima isi pasal-pasal gencatan senjata, melainkan baru menerima secara prinsip dengan syarat utama bahwa semua serangan harus dihentikan terlebih dahulu sebelum negosiasi dilanjutkan.

Dengan demikian, gencatan senjata ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan fase awal menuju rekonsiliasi dan rekonstruksi Palestina. Dunia kini menunggu, apakah Israel dan sekutunya akan menunjukkan itikad baik, atau justru mengulangi pola lama pelanggaran kesepakatan.