Ketika bangku kuliah di perguruan tinggi negeri tidak lagi diisi berdasarkan kapasistas akademik melainkan kemampuan finansial, maka saat itulah keadilan akses pendidikan sedang dipertanyakan.
Masalah penerimaan mahasiswa baru di Indonesia seolah menjadi lingkaran persoalaan yang terus berulang setiap tahun tanpa ada jalan keluar yang jelas. Kampus negeri (PTN) masih menjadi incaran utama yang dikejar mati-matian oleh lulusan sekolah menengah, sementara kampus swasta (PTS) makin hari makin terjepit dalam persaingan. Masalah utamanya bersumber pada aturan Jalur Mandiri PTN yang kuotanya diberikan porsi sangat besar oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 8 Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022, kuota jalur mandiri untuk PTN berstatus Badan Hukum dibolehkan mencapai maksimal 50 persen dari total keseluruhan daya tampung universitas. Angka setengah dari total daya tampung ini jelas terlalu banyak. Akibatnya jalur mandiri tidak lagi murni menjadi sarana untuk menyaring calon mahasiswa berprestasi, melainkan beralih fungsi menjadi cara kampus negeri untuk berburu dana segar dari masyarakat demi memenuhi kebutuhan operasional mereka.
Dampak buruk dari kebijakan ini membuat persaingan pendidikan tinggi menjadi tidak sehat. PTN bertindak seperti jaring raksasa yang mengambil hampir semua lapisan calon mahasiswa baru, yang pada akhirnya perlahan membuat kampus-kampus swasta kecil di daerah kesulitan mendapatkan pendaftar.
Namun jika mau melihat masalah pelik ini secara adil, kesalahan tidak bisa begitu saja ditumpahkan seluruhnya kepada pihak kampus negeri. Memang betul bahwa PTN papan atas memiliki keunggulan nyata dari segi kualitas pengajaran, fasilitas ruang belajar, hingga jaringan alumni yang sudah mapan. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula PTS yang memiliki mutu dan pelayanan yang tidak kalah bersaing, sudah banyak contohnya yang bisa kita lihat. Oleh karena itu, solusi atas masalah ini bukan sekadar menuntut penghapusan jalur mandiri secara serampangan atau memaksa PTN menutup pintu bagi mahasiswa yang mampu membayar lebih.
Poin penting yang sering kali terlupakan adalah bagaimana pihak PTS sendiri harus berani berbenah dan secara nyata meningkatkan kualitas pendidikan mereka sendiri. Kampus swasta tidak boleh lagi bersikap pasif dan hanya pasrah menerima sisa-sisa calon mahasiswa yang tidak diterima dari jalur seleksi PTN. Mengingat keterbatasan dana swadaya yang mereka miliki, PTS harus kreatif membangun daya tarik tanpa harus memaksakan modal besar, misalnya lewat kolaborasi strategis dengan industri lokal untuk pemanfaatan fasilitas bersama atau kurikulum magang yang langsung menyerap lulusan ke dunia kerja. Dengan begitu, calon mahasiswa baru memutuskan masuk ke PTS karena alasan kualitas yang ditawarkan, bukan karena terpaksa akibat gagal di kampus negeri.
Jika ditelusuri lebih dalam hingga ke akar masalahnya, rebutan calon mahasiswa lewat jalur mandiri ini sebenarnya adalah cerminan dari ketimpangan alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah pusat. Seluruh PTN di Indonesia terkesan sangat membutuhkan dana dan agresif membuka jalur mandiri karena bantuan operasional yang mereka terima dari negara memang tidak pernah mencukupi kebutuhan nyata di lapangan.
Realitas ketergantungan ini terlihat jelas dari sikap civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) yang secara terbuka menyatakan keberatan terhadap usulan penghapusan jalur mandiri. Pihak UB menegaskan bahwa tanpa adanya skema mandiri, pembiayaan operasional pendidikan tinggi akan timpang karena subsidi negara yang belum ideal. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan tata kelola keuangan negara, di mana alokasi dana pendidikan tinggi dan subsidi riset masih kalah jauh jika dibandingkan dengan program-program bantuan sosial langsung yang bersifat jangka pendek. Sangat disayangkan melihat komitmen anggaran untuk memperkuat fondasi pendidikan tinggi justru terkesan dikesampingkan. Padahal, pendidikan tinggi adalah kunci utama dari peningkatan kualitas sumber daya manusia sebuah bangsa. Membiarkan sektor pendidikan tinggi kekurangan dana operasional dan membebankannya kepada masyarakat lewat uang pangkal mahal adalah langkah keliru yang mengancam target pemerataan pendidikan.
Kembali lagi pada masalah persaingan antar-kampus, pihak kampus swasta tetap tidak boleh menjadikan ketimpangan anggaran negara ini sebagai alasan untuk malas berkembang atau mempertahankan manajemen yang buruk. Calon mahasiswa generasi sekarang adalah pemilih pendidikan yang sangat rasional dan melek informasi. Mereka sadar betul bahwa kuliah adalah investasi masa depan dan mereka pasti menuntut timbal balik yang setara dengan uang yang mereka keluarkan.
Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa preferensi ini sangat nyata. Ketika calon mahasiswa dari kalangan mampu gagal menembus seleksi di PTN top seperti ITB, mereka yang memiliki ekspektasi tinggi sering kali lebih memilih opsi untuk kuliah di luar negeri jika merasa mutu PTS lokal di daerahnya belum sebanding. Kasus-kasus seperti ini menjadi pelajaran keras yang membuktikan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi PTS hari ini sesungguhnya bukan sekadar berebut calon mahasiswa dengan jalur mandiri PTN, melainkan tentang bagaimana membuktikan kepada masyarakat luas bahwa mutu akademik yang mereka miliki memang layak untuk dipilih dan dihargai.
Untungnya di tengah situasi yang kurang teratur ini, pemerintah mulai memperketat aturan. Langkah Kemendikti Saintek Bersama Komisi X DPR RI dalam mengawal batasan waktu seleksi mandiri agar wajib selesai pada bulan Juli sebagaimana amanat regulasi nasional merupakan intervensi nyata yang perlu didukung untuk memberikan kepastian waktu bagi PTS.
Namun, penataan linimasa ini masih menyisakan celah di lapangan. Realitasnya, jadwal pengumuman antar-PTN masih sangat berdekatan dan beruntun, mulai dari pengumuman SSU ITB Jalur Tes di tanggal 27 Juni kemarin, hingga disusul universitas lain seperti Universitas Diponegoro di awal Juli tetap menciptakan efek dilematis. Baik bagi calon mahasiswa yang bertaruh di banyak jalur mandiri maupun yang hanya fokus pada satu pilihan, rentang waktu pengumuman yang mepet ini membuat calon mahasiswa berfokus penuh pada konfirmasi status kelulusan atau menimbang opsi PTN berikutnya. Akibatnya, kebijakan pembatasan waktu ini belum sepenuhnya efektif menolong ekosistem PTS selama roda pengumuman dari PTN masih terus berputar beruntun di fase kritis tersebut, kampus swasta kesulitan untuk memetakan dan menjaring kepastian calon pendaftar yang tersisa.
Kesimpulannya, masa depan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sepihak. Kampus negeri (PTN) harus mengerem agresivitas pemanfaatan kuota jalur mandiri yang berlebihan, agar fungsinya tidak bergeser sekadar menjadi ajang berburu dana masyarakat.
Di sisi lain, kampus swasta (PTS) juga tidak boleh pasrah, mereka wajib keluar dari zona nyaman dengan meningkatkan mutu akademik serta menciptakan inovasi konkret agar layak dipilih secara rasional oleh calon mahasiswa. Pemerintah pun memegang kunci krusial sebagai regulator, baik dalam membenahi proporsi anggaran subsidi pendidikan maupun merapikan linimasa seleksi agar lebih berkeadilan. Hanya lewat komitmen bersama, transparansi tata kelola, dan regulasi waktu yang tegas, akses kuliah yang bermutu dan adil bagi seluruh anak bangsa dapat benar-benar terwujud tanpa ada pihak yang dikorbankan.
Nusrotul Khoeriyah adalah mahasiswi program studi Tadris Matematika di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto. Di luar kesibukan akademisnya, ia adalah seorang pencinta kucing dan penikmat musik Ghibli yang selalu sukses menaikkan mood belajar. Sapa saja lewat Instagram: @eriya1902
