Repetisi kampanye Artificial Intelligence (AI) yang dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah lembaga dan sekolah-sekolah beberapa waktu belakangan, sudah semestinya memang mendapatkan respons yang pro dan kontra. Saya meyakini, penerapan pembelajaran AI di sekolah-sekolah adalah hasrat yang terlampau dipaksakan—bahkan terlampau gegabah andai ia lekas-lekas hendak diterapkan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Saya meragukan kapasitas blusukan sang wapres—mainnya masih kurang jauh. Data-data tentang kemampuan sekolah masih di-tolok-ukur-i dan ditarik secara general dari wajah Jakarta yang menjadi singgasana nyamannya. Di pelosok sana, bahkan di tempat-tempat yang jelang berganti rias dari desa ke semi-kota seperti Ungga, di Praya Barat Daya, masih bisa kita temukan sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang teramat tertatih dengan infrastruktur dan sarana-prasarananya. Itu baru dari segi persoalan fisik, dan belum ke ranah kapasitas Sumber Daya Manusia-nya (SDM)—saya bukannya tidak meyakini kapasitas orang-orang di sana, hanya saja pemerataan kualitas SDM masih akan menemui jalan terjal lantaran serangkaian aral, termasuk persoalan infrastruktur dan sarana-prasarana tadi. Ini adalah soal yang berkelit-kelindan.
Jika AI dimasifkan hari ini di Indonesia, dengan masih rendah dan tidak meratanya kesadaran kritis kreatif warga negara, bagi saya AI hanya akan berpotensi melahirkan keculasan demi keculasan baru—tentunya tanpa menepikan manfaat AI untuk keperluan-keperluan teknis lainnya. Hanya saja, di sini, kita fokuskan pembicaraan pada korelasi dan relevansi AI di sektor lembaga pelaksana pendidikan.
Mahasiswa dan GPT-isme
Kita mulai pembicaraan dari salah satu AI yang paling familiar, Chat Generative Pre-trained Transformer (GPT), dan pada kasus di kota yang cukup berkembang dari segi sarana-prasarana dan dinamika pendidikannya: Purwokerto. Bagi Generasi Milenial dan Generasi Z seperti kami, rasa-rasanya Tuhan telah menakdirkan bukan hanya ari-ari yang jadi kawan kelahiran, melainkan seperangkat teknologi, kecerdasan buatan, bernama search engine atau AI. Hingga kini, kami seperti anak kembar yang—antara satu sama lain—menjalin love and hate relationship. Kami teramat mesra, tetapi dalam kemesraan itu, senantiasa juga ada bahaya bernama keculasan yang menguntit. Itulah dampak-dampak teknologi terkini yang harus kami siasati. Teknologi, memang pasti membawa sisi hitam dan sisi putihnya sekaligus, meskipun ia tidak mutlak dalam pendikotomiannya, ada gradasi abu-abu di selanya.
Pembicaraan ini lahir dimusababkan pengalaman personal sebagai pengajar di salah satu kampus dengan reputasi cukup bagus di Purwokerto: mengamati pola-pola pembelajaran, pengerjaan tugas, presentasi, partisipasi dan keaktifan, dan semacamnya yang dilakukan mahasiswa di dalam kelas selama hampir dua tahun. Dalam dialog dan praktik presentasi tugas, mahasiswa meminta GPT untuk menyusunkan pertanyaan guna menunjang bobot partisipasi aktif mereka; juga kelompok yang presentasi dan ditodong pertanyaan buatan itu, berlanjut meminta GPT untuk menjawab pertanyaan—yang sebenarnya dari hasil ber-GPT—dari rekan-rekannya. Di manakah orisinalitas pikiran dan diri mereka pada kasus ini? Bukankah yang kita saksikan kemudian hanyalah dialog antar-GPT yang diperantarai tubuh mereka? Inilah GPT-isme. Tubuh manusia lantas menjadi sekadar medium—raga yang (hampir, hampir) tanpa pikiran dan jiwa, karena jawaban dari GPT barusan sekadar mereka bacakan, dan sang penanya pun hanya mengangguk menerima jawaban, tanpa ada dialektika antar-rasionalitas manusia yang berarti.
Saya sengaja membiarkan proses ini berlangsung kurang-lebih selama empat semester, untuk menemukan pola-pola dialektika yang dibentuk oleh dukungan AI, tanpa adanya tunjangan yang memadai dari rasionalitas dan empirisme mahasiswa itu sendiri. Hasilnya? Memang tidak sepenuhnya negatif, namun lantaran tiadanya kehendak mereka menjadi lebih rasional secara mandiri, maka terciptalah ketergantungan yang aduhai. Keputusan saya: telepon seluler cerdas atau HP “tidak dibutuhkan” dalam praktik presentasi ke depannya—mereka harus menyiapkan dan benar-benar mendalami materi sebelum presentasi, dan lantas mempresentasikan hasil kerjanya tanpa bantuan alat tadi. Saya berasumsi kuat, jika HP tetap dilegalkan dalam proses presentasi dan dialog di dalam kelas, maka petugas presentasi hampir tidak akan melakukan pendalaman materi dari sumber-sumber yang telah saya tentukan untuk mereka. GPT-isme akan tumbuh subur dan beranak-pinak.
Sitasi, AI, dan Digitalisasi Buku
Tidak berhenti di situ. Kita lanjut pada proses di balik penyiapan presentasi barusan. Tidak jarang, saya menemui makalah yang disusun dengan dukungan sitasi yang serampang. Lagi-lagi sitasi “karya” Chat GPT. Persoalan ini sejatinya, tentu berkaitan erat dengan leletnya upaya pemasifan digitalisasi buku-buku. Mengapa? Karena kroscek keaslian kutipan, paling memungkinkan dilakukan jika buku-buku—setidak-tidaknya yang diterbitkan oleh penerbitan di Tanah Air—telah tersedia kuota pinjamnya dalam aplikasi sejenis iPusnas. Sayangnya, kerap kali upaya pendeteksian keaslian kutipan yang digunakan mahasiswa barusan, terhalang oleh terbatasnya akses-akses ke hamparan buku digital. Keterbatasan itu misalnya disebabkan oleh belum tersedianya data buku pada aplikasi, kehabisan kuota pinjam, unduh data buku yang eror, isi buku berlainan dengan sampul dan data yang disajikan, layout isi buku yang berantakan atau teksnya tidak terbaca, juga semacamnya lagi. Seluruh kasus itu pernah saya alami dalam mengakses buku-buku referensi dan buku sastra.
Bagi saya, kasus sitasi serampangan dan terkendalanya kroscek ini, adalah permasalahan yang vital dan berefek fatal—sebab jika dibiarkan berlarut, apalagi sampai dinormalisasi, mahasiswa akan memegang peran tidak lebih dari sebatas agen hoaks yang kontra kerja-kerja intelektual. Kita mungkin akan mengatakan: kan, kita bisa mendeteksi keaslian atau orisinalitas hasil kerja AI menggunakan software semacam AI Checker, AI Detector, ZeroGPT, atau sejenisnya? Ya, memang benar, tetapi bukankah kampus sebagai lembaga pendidikan, kawah candradimuka, penyokong peradaban dan pemberadaban umat manusia, atau apa pun julukan lainnya, semestinya menjadi tempat bagi kerja-kerja yang didasari tindakan—sebagaimana dikatakan Pramoedya Ananta Toer—“adil sejak dalam pikiran”? Ini bisa kita renungkan dalam horizon berpikir masing-masing.
Sedikit intermeso, fenomena munculnya AI semacam GPT dan sekancanya, jika diingat-ingat pada segi respons khalayak, sesungguhnya sangat mirip dengan kegumunan awal di tahun 2000-an, ketika masyarakat mengenal Google, dan “sosok”-nya seketika menjadi pujaan karena bisa menyajikan hampir semua data yang diminta penggunanya. Bahkan lucunya, di desa-desa terpencil dan agak pelosok seperti kami di Ungga, Praya Barat Daya sana, sempat terpikir bahwa jangan-jangan “Google adalah Tuhan?” kala itu.
Kita memang berkeyakinan, bahwa akan ada aplikasi atau software yang bisa mengatasinya, sebagaimana kini kita mengenal Turnitin yang akurasinya cukup dipercaya di ranah pengecekan plagiasi tulisan saat ini. Akan tetapi, kita tentu tidak boleh berhenti memikirkan penyiasatannya selama menunggu aplikasi-aplikasi terkiwari. Saya berpandangan, rasionalitas dan kesadaran jiwa manusia harus tetap dikedepankan. Seharusnya AI muncul di era ketika digitalisasi buku telah masif, dan bisa diakses secara merata oleh seluruh warga negara Indonesia, terlepas dari kemerataan sarana-prasarana yang saya sitir di awal. Hasilnya, ketika buku-buku telah tersedia berkas digitalnya dengan lengkap, kita tidak perlu berlama, dan bisa segera melacak buku-buku yang disitasi ke aplikasi digital perbukuan. Dengan demikian, kroscek keaslian kutipan dari AI menjadi lebih efektif—sebab teramat sukar seandainya harus mengecek satu per satu sitasi dari buku-buku cetak di perpustakaan, lebih-lebih buku cetak yang telah usang dan kita tidak tahu di mana rimba-rayanya.
Sangat riskan seandainya perkara ini tidak dipikirkan dengan serius oleh kalangan struktural, tidak terkecuali kalangan produsen kebijakan seperti sang wapres Gibran. Pemasifan pembelajaran AI, bagi saya tak usahlah terlalu kesusu dulu, tanpa mempertimbangkan berbagai penyokongpelaksanannya, seperti salah satunya pemasifan buku digital.
Pertanyaan untuk kasus penyediaan buku digital ini: sebenarnya, ke manakah file digital yang selama ini disetorkan pihak penerbit untuk keperluan administrasi International Standard Book Number (ISBN) ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas)? Tidak bisakah ia disediakan seluruhnya dalam satu aplikasi bernama iPusnas? Bukankah pemerintah senantiasa memberikan anggaran yang memadai untuk program-program semacam ini? Lebih-lebih, kenapa pula yang tersedia data digitalnya pun, itu dibatasi jumlah salinannya? Lagi-lagi, karena kecarut-marutan pengelolaan itu, muncul pertanyaan dan kecurigaan sebagaimana saya lontarkan pada bagian-bagian akhir dari “Yogya, Purwokerto, Literasi di “Buku Harian” Struktural (II)” sebelumnya: apakah “negara”, tempat kita berada hampir sepanjang hayat kita, benar-benar menginginkan terciptanya masyarakat yang kritis dan kreatif dalam tatanan Indonesia?
Masyarakat kita, lebih-lebih yang berada di wilayah pinggiran dan terpinggir juga sarana-prasarana persekolahannya, hanya akan menjadi bulan-bulanan rasa bimbang dan rasa gamang karena kondisi ini—itu pun jika mereka sadari dan tidak termakan oleh ilusi-ilusi yang dikampanyekan pihak struktural. Ini terjadi karena apa? Masyarakat kita belum memiliki wujud tradisi berliterasi yang mantap.
Di bagian akhir, saya ingin mengutip pandangan Prof. Djoko Saryono sebagai penutup tulisan ini. Dalam bukunya, Literasi: Episentrum Kemajuan Kebudayaan dan Peradaban (2019), ia menyampaikan bahwa tradisi baca-tulis di Indonesia mengalami semacam kondisi involusi. Di antara penyebabnya ialah berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, seperti internet dan jejaring sosial yang luar biasa masif, juga budaya visual yang dikomunikasikan melalui media cetak dan elektronik. Kondisi ini, baginya tidak diikuti oleh transformasi budaya yang baik. Berkembangnya gawai, telah membuat manusia atau masyarakat kita lebih banyak berbicara dan mendengar setiap hari tanpa diikuti oleh pemantapan kemampuan berpikir kritis-kreatif (literatif). Gawai menjadi ajang “ngerumpi” bermacam-macam hal, yang sifatnya memang lisan. Demikian juga—dengan menyitir Charlie Gere, ia melanjutkan—menajmurnya internet dan media sosial telah membuat sebagian besar manusia, masyarakat dan atau bangsa Indonesia memasuki era sibernetika dan budaya digital yang didominasi oleh kelisanan sekunder, tanpa bekal literasi yang mantap. Demikianlah keberadaan dan keadaan kita hari ini.
Purwokerto, Juli 2025
Ilham Rabbani, pengajar sastra di kampus berwarna biru di Purwokerto. Dosen yang sebenarnya juga masih menjadi mahasiswa berpredikat “pria beristri dengan pengetahuan amat pas-pasan”. Omongan dan tulisannya kadang ‘ncen ra-nggenah blass. Untuk menjalin silaturahmi parsial dengannya, bisa via akun Instagram @_ilhamrabbani.
Lahirnya AI adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Mengetahui
Anugerah yang tidak dikelola dan diberdayakan dengan baik juga bisa jadi sumber petaka. Maka, peran manusia–yang dibekali nurani–sebagai pengontrol tetap masih sangat dibutuhkan.