
Setiap kali kalender mendekati bulan November, atau bahkan di luar itu, kata “pahlawan” tiba-tiba menjadi begitu riuh. Kita melihatnya di baliho, mendengarnya dalam pidato, dan membacanya di buku pelajaran. Pahlawan adalah sosok-sosok agung di atas kuda, memegang bambu runcing, atau menandatangani dokumen bersejarah di bawah tatapan mata bangsa. Mereka adalah nama-nama yang diabadikan di jalan, bandara, dan diukir di monumen yang dingin dan megah. Pahlawan adalah sebuah konsep yang terasa besar, resmi, dan jauh.
Belakangan ini, keriuhan itu terasa semakin kencang. Kita, sebagai masyarakat, kembali disuguhi sebuah perdebatan klasik yang tak pernah benar-benar usai. Sebuah wacana kembali mengemuka, mendorong sosok almarhum Presiden Soeharto untuk dipertimbangkan sebagai Pahlawan Nasional. Sontak, ruang publik terbelah. Argumen-argumen berhamburan laksana peluru. Di satu sisi, ada narasi tentang “Bapak Pembangunan”, tentang stabilitas, tentang swasembada pangan, tentang sebuah era di mana Indonesia (konon) “disegani”. Jasa-jasanya dalam membangun infrastruktur fisik dan ekonomi, bagi para pendukungnya, adalah bukti sahih yang tak terbantahkan.
Di sisi lain, narasi tandingan bergaung tak kalah keras. Suara-suara ini mengingatkan kita pada sisi gelap era tersebut. Ada cerita tentang represi politik, pembungkaman kebebasan berpendapat, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan tentu saja, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela. Bagi mereka, memberikan gelar “pahlawan” pada sosok dengan warisan sekompleks dan se-kontroversial itu adalah sebuah ironi, bahkan penghinaan, terhadap nilai-nilai perjuangan dan reformasi.
Perdebatan ini sengit, melelahkan, dan sarat muatan politis. Media sosial menjadi arena gladiator, di mana setiap orang merasa wajib mengambil sikap. Pro dan kontra saling melempar data, sejarah versi A, dan sejarah versi B. Dan seperti biasa, di tengah semua kebisingan itu, kata “pahlawan” itu sendiri terasa semakin terdegradasi. Ia menjadi seperti trofi politik, sebuah alat untuk memvalidasi satu narasi di atas narasi lainnya. Ia menjadi milik negara, milik sejarawan, milik politisi, dan milik mereka yang paling keras berteriak.
Di tengah semua keriuhan tentang siapa yang pantas dan tidak pantas diabadikan dalam buku sejarah, di tengah perdebatan sengit membedah jasa dan dosa para tokoh besar itu, pikiran saya justru melayang ke tempat yang jauh lebih tenang, lebih personal, dan jauh lebih nyata. Pikiran saya melayang ke sebuah sosok yang namanya tidak akan pernah ada di buku sejarah, yang fotonya tidak akan dicetak di mata uang, dan yang “jasa”-nya tidak akan pernah dibahas dalam seminar nasional. Pikiran saya tertuju pada ayah saya. Dan sebuah kesadaran sederhana namun kuat menghantam saya: Ayahku juga seorang pahlawan kok!
Perdebatan tentang Soeharto sebagai pahlawan nasional, pada intinya, adalah perdebatan tentang definisi. Apa yang kita cari dari seorang pahlawan? Apakah pahlawan adalah seseorang yang sempurna tanpa cela? Jelas tidak. Sejarah menunjukkan, para pahlawan resmi kita pun adalah manusia dengan kompleksitasnya masing-masing. Apakah pahlawan adalah seseorang yang jasanya lebih besar dari dosanya? Mungkin. Tapi siapa yang berhak menjadi juru timbangnya?
Konsep “Pahlawan Nasional” adalah sebuah konstruksi formal. Ia membutuhkan Surat Keputusan, seminar, penelitian, dan validasi dari negara. Ia adalah pahlawan dalam “etalase publik”. Mereka adalah simbol. Dan sebagai simbol, mereka penting untuk membentuk ingatan kolektif dan identitas bangsa. Tapi di saat yang sama, definisi yang sangat kaku dan politis ini membuat kita lupa bahwa kepahlawanan, dalam bentuknya yang paling murni, bukanlah tentang skala, tapi tentang dampak.
Ayah saya tidak pernah memimpin perang. Ia tidak pernah memproklamasikan kemerdekaan. Ia tidak membangun jalan tol atau bendungan raksasa. “Perang”-nya adalah kemacetan pagi hari yang ia hadapi selama tiga puluh tahun agar bisa tiba di kantor tepat waktu. “Diplomasi”-nya adalah ketika ia menengahi pertengkaran antara saya dan saudara saya. Dan “pembangunan”-nya adalah memastikan bahwa dapur tetap mengepul, cicilan rumah terbayar, dan yang terpenting, anak-anaknya bisa sekolah setinggi yang mereka mampu.
Jika kita mereduksi kepahlawanan hanya pada mereka yang memiliki dampak skala makro, kita secara tidak adil mengecilkan jutaan tindakan kepahlawanan yang terjadi setiap hari di ruang-ruang privat. Kita meremehkan pengorbanan sunyi yang menjadi fondasi dari masyarakat ini dan jika kita membedah anatomi pahlawan di ruang privat, kita akan menemukan esensi kepahlawanan yang mungkin telah lama kita lupakan.
Pertama, Kepahlawanan adalah Konsistensi. Pahlawan nasional seringkali diingat karena satu atau dua momen puncak: pertempuran di Surabaya, proklamasi, sebuah pidato yang membakar. Hidup mereka diringkas dalam beberapa paragraf heroik. Pahlawan seperti ayah saya adalah antitesis dari itu. Kepahlawanannya tidak terletak pada momen, tapi pada konsistensi. Ia adalah pahlawan karena ia bangun di jam yang sama setiap pagi selama puluhan tahun, bahkan ketika tubuhnya lelah. Ia adalah pahlawan karena ia tetap bekerja di tempat yang mungkin tidak ia cintai, demi menafkahi orang-orang yang ia cintai. Ia adalah pahlawan karena ia hadir. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Tahun demi tahun. Konsistensi adalah bentuk pengorbanan yang paling sunyi dan paling sering diabaikan.
Kedua, Kepahlawanan adalah pengorbanan yang tak terucap. Ayah saya, seperti banyak ayah lainnya, adalah seorang ahli dalam seni mengalah. Ia mengalah untuk mimpinya sendiri agar bisa mewujudkan mimpi anak-anaknya. Saya mungkin tidak akan pernah tahu berapa banyak keinginan pribadi yang ia kubur dalam-dalam. Sepatu baru yang tidak jadi ia beli karena harus membayar uang les saya. Liburan yang tidak ia ambil karena uangnya lebih baik disimpan untuk dana darurat. Para pahlawan besar di buku sejarah mengorbankan darah dan nyawa untuk “Negara”. Ayah saya mengorbankan waktu, tenaga, dan ego untuk “keluarga”. Skalanya berbeda, tapi esensi pengorbanannya sama. Keduanya sama-sama menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri.
Ketiga, Kepahlawanan adalah Warisan Nilai. Di tengah perdebatan tentang warisan Soeharto apakah itu pembangunan atau KKN, saya merenungkan warisan ayah saya. Warisannya bukanlah gedung atau infrastruktur. Warisannya ada di dalam diri saya. Ketika ia dengan keras mengembalikan uang kembalian yang berlebih di warung, ia sedang mengajarkan saya integritas. Ketika ia mendengarkan keluhan saya dengan sabar setelah hari yang panjang, ia sedang mengajarkan saya empati. Ketika ia menolak jalan pintas yang tidak jujur dalam pekerjaannya, ia sedang mewariskan nilai bahwa martabat lebih penting daripada kekayaan. Berbeda dengan warisan pahlawan makro yang bisa diperdebatkan di ruang publik, warisan pahlawan personal ini tidak terbantahkan. Ia tertanam, hidup, dan dipraktikkan. Ia adalah pahlawan yang tidak hanya membangun benda, tapi membangun manusia.
Jadi, apakah tulisan ini berusaha mengatakan bahwa ayah saya lebih pahlawan daripada Soeharto, atau Soekarno, atau Hatta? Tentu saja tidak. Itu perbandingan yang tidak adil dan tidak perlu. Kita membutuhkan pahlawan dalam skala makro untuk memberi kita inspirasi kolektif. Kita membutuhkan simbol-simbol kebangsaan. Tetapi, ketika kita terlalu sibuk mendebatkan siapa yang layak menghuni etalase pahlawan nasional, kita berisiko mengalami krisis definisi. Kita mulai percaya bahwa kepahlawanan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang “besar”. Kita mulai merasa bahwa kita, orang-orang biasa ini, tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pahlawan. Inilah bahayanya. Ketika definisi pahlawan menjadi begitu eksklusif dan dipolitisasi, kita kehilangan teladan yang paling dekat dan paling bisa kita tiru.
Wacana tentang Soeharto sebagai pahlawan penting untuk dibahas dari kacamata sejarah dan politik, agar kita sebagai bangsa bisa berdamai dengan masa lalu kita yang kompleks. Biarkan para sejarawan, akademisi, dan politisi berdebat tentang itu. Biarkan mereka menimbang-nimbang jasa dan dampaknya bagi bangsa. Namun, di tengah semua itu, jangan sampai kita lupa untuk menengok ke pahlawan yang ada di sebelah kita. Pahlawan yang mengantar kita ke sekolah saat hujan. Pahlawan yang rela tidak tidur agar kita bisa belajar untuk ujian. Pahlawan yang tangannya mungkin kasar karena bekerja, tapi pelukannya selalu hangat. Kita perlu mereklamasi kata “pahlawan”. Kita perlu memperluas definisinya.
Kepahlawanan bukan hanya tentang mengubah jalannya sejarah bangsa, ia juga tentang mengubah jalannya hidup satu orang. Jadi, sementara negara mungkin akan terus berdebat tentang siapa yang layak mendapat gelar anumerta, saya sudah memiliki keputusan final saya sendiri. Saya tidak butuh SK Presiden atau seminar nasional untuk menobatkannya. Namanya mungkin tidak akan pernah terukir di monumen. Tapi namanya terukir di hati saya. Warisannya mungkin tidak terlihat di jalan-jalan raya, tapi warisannya hidup dalam cara saya menjalani hidup. Biarlah mereka berdebat tentang pahlawan nasional. Bagi saya, pahlawan saya jelas. Ayahku juga seorang pahlawan kok. Dan ia, pahlawan saya selamanya.
Mahin Al Hasan, mahasiswa semester akhir asal Cilacap Barat, saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Umum UKM KSiK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif membaca buku, menikmati musik, serta memiliki ketertarikan mendalam dalam mengamati berbagai polemik kehidupan dan dinamika sosial-politik di Indonesia. Melalui perannya di organisasi, Mahin terus berupaya mengasah kepekaan intelektual dan memperluas wawasan untuk berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Bisa disapa melalui Instagram @mahinalhasann.





kacaw