Menjadi Warga Ferry Irwandi

Timeline kita belakangan terasa sumpek. Berita datang silih berganti, membawa kabar yang tidak mengenakkan. Ada tunjangan karyawan rakyat yang naik, diikuti hiruk-pikuk politik yang makin keruh. Presiden Prabowo menerbitkan abolisi dan amnesti bagi Tom Lembong dalam dugaan kasus tipikor; aparat menabrak mati seorang pengemudi ojol dalam demonstrasi 28 Agustus; hingga kabar penjarahan rumah pejabat oleh warga yang kalap. Belum selesai kita tercenung, Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudhi dalam reshuffle kabinet, membuat IHSG longsor seketika.

Kita sering menyalahkan “mereka” — pemerintah, pejabat, aparat. Padahal, siapa pun yang menjejak tanah ini adalah warga. Suka tidak suka, kita bagian dari republik ini. Menjadi warga adalah identitas yang melekat, bahkan ketika kita menolak mengakuinya. Artinya, segala hiruk-pikuk ini juga cermin dari kita sendiri: dari pilihan, diam, atau teriakan kita.

September Issue

Agustus lalu, di hari yang seharusnya menjadi pesta kemerdekaan, udara justru terasa berat. Perayaan dirayakan tanpa sukacita, sebab suasana politik kian runyam. Demonstrasi pecah di mana-mana. Agustus yang kelam, lalu kita bertanya: apakah September akan mengulang kisah yang sama?

“September Hitam” pernah menjadi catatan sejarah. Kini, nama itu kembali bergema, bukan semata karena tragedi masa lalu, tapi karena keresahan baru. Ferry Irwandi—CEO Malaka Project—dilaporkan aparat TNI dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Ferry bukan sekadar influencer. Ia membangun imajinasi tentang masyarakat baru: cakap, cerdas, anti-kolonial, dan empatik. Ia menggaungkan semangat Tan Malaka, melawan dengan kata-kata, menolak tunduk pada kuasa yang bebal. Malaka Project bahkan berencana mendirikan institut, sebuah ruang belajar yang kelak mungkin jadi ladang gagasan alternatif.

Publik mendukungnya. Narasi Ferry bertebaran di beranda, menjadi semacam komando revolusi baru. Sulit untuk tidak teringat Munir Said Thalib—aktivis HAM yang 21 tahun silam direnggut hidupnya. Sama-sama vokal, sama-sama berani, sama-sama percaya bahwa demokrasi tidak boleh dibungkam. Munir mati diracun, tapi gagasannya tak pernah padam.

Sulit Memberitahu Orang Kolot

Munir dulu mengkritisi RUU TNI 2004, RUU BIN, RUU KKR, dan sederet kebijakan yang membatasi kontrol sipil. Ia tahu betul, demokrasi tanpa kritik hanyalah tirani yang dipoles. Namun, nyawanya diputus dengan arsenik di pesawat Garuda G-974, perjalanan menuju Amsterdam. Dari sana kita tahu: negeri ini sering kali menutup telinga.

Analogi sederhana: ada ular yang menempel di punggung, kita berteriak memberi tahu, tapi justru dibungkam. Alih-alih berterima kasih, mereka memilih menutup mulut pemberi kabar. Kita hidup dalam masyarakat yang kerap alergi kritik, seperti tubuh yang menolak obat meski jelas sedang sakit.

Ferry kini berada di posisi itu: menegur, menunjukkan kesalahan, tapi hampir dibungkam. Padahal, simbol perlawanan terus bermunculan. Brave pink—ibu-ibu berkerudung pink berhadapan dengan polisi. Hero green—ojek online yang tewas dilindas rantis. Simbol-simbol ini, kata Murray Edelman dalam Symbolic Politics, punya daya menggerakkan massa. Mereka lebih dari sekadar warna; mereka adalah emosi yang menjelma.

Kematian para demonstran membuktikan satu hal: inkompetensi sering lebih mematikan daripada kejahatan. Polisi lupa identitasnya sebagai pengaman warga, bukan penghabis warga. Kita berharap tragedi ini tak lagi terulang, setidaknya tidak di September ini.

Ferry, dengan segala kontroversinya, ada karena masyarakat memerlukan suara tandingan. Ia berkata:

“Saya siap menghadapi semuanya, tenang saja, saya tidak pernah dididik jadi pengecut atau penakut. Saya sampaikan satu hal, ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara.”

Ucapan itu merepresentasikan gemanya suara Tan Malaka:

“Ingatlah, bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi.”

Mungkin benar, menjadi warga bukan sekadar soal paspor dan KTP. Menjadi warga adalah memilih berpihak: pada kehidupan, pada keberanian, pada gagasan yang tidak pernah bisa dipenjara.

;