Transisi energi kian mengemuka sebagai tema besar abad ini. Dibicarakan di forum-forum global dan lokal sebagai jawaban atas krisis iklim serta kelangkaan energi fosil. Di atas kertas, ia tampak menjanjikan: energi bersih, langit lebih biru, dan peluang ekonomi baru. Namun, di balik gemerlap potensi tersebut, bersembunyi problem yang tak kalah kompleks—soal siapa yang akan mendapatkan manfaat dan siapa yang akan kembali ditinggalkan.
Ketika energi beralih dari batu bara ke matahari, dari minyak bumi ke angin, satu pertanyaan mendasar mencuat: adilkah semua ini? Transisi energi tidak sekadar soal inovasi teknologi atau pembangunan infrastruktur, tapi juga soal keadilan sosial. Di sinilah masyarakat sipil memegang peran penting sebagai penjaga narasi, penyampai suara-suara kecil, dan penggerak perubahan berbasis keadilan.
Bahaya laten dari transisi ini adalah kemungkinannya untuk melanggengkan—bahkan memperparah—ketimpangan yang sudah ada. Ketika negara-negara besar dan korporasi kuat merajai teknologi hijau dan akses modal, komunitas kecil, masyarakat adat, dan warga miskin justru makin jauh dari meja pengambilan keputusan. Proyek-proyek energi baru sering kali dibangun tanpa dialog yang memadai dengan warga lokal, sementara keuntungan ekonominya justru diraup oleh segelintir elit. Transisi yang seharusnya mempersempit kesenjangan justru bisa berubah menjadi alat baru untuk memantapkan relasional kuasa lama dalam balutan jargon hijau.
Di Indonesia, kita menyaksikan ketika wilayah pedesaan dan komunitas adat yang selama ini menjadi penyangga ekologi justru tidak dilibatkan dalam perencanaan energi terbarukan. Padahal, merekalah yang paling terdampak perubahan iklim dan selama ini menjadi korban paling sunyi dari eksploitasi energi fosil. Masalah lainnya terletak pada struktur transisi yang tidak sepenuhnya sinkron. Perubahan dari energi fosil ke energi bersih tidak hanya menuntut pembaruan teknologi, tetapi juga restrukturisasi politik, ekonomi, dan sosial.
Sayangnya, koordinasi antar lembaga dan sektor masih berjalan di atas kepentingan masing-masing. Kepentingan jangka pendek dan ketakutan kehilangan kontrol atas sumber daya membuat banyak pihak bersikap setengah hati. Sementara itu, masyarakat sipil belum sepenuhnya memiliki ruang strategis untuk ikut memandu arah kebijakan. Ketika ruang partisipasi dibatasi dan narasi tunggal dikuasai oleh kekuatan ekonomi besar, resistensi sosial bukan hanya mungkin, tetapi niscaya.
Dalam konteks ini, masyarakat sipil bukan sekadar pelengkap dalam agenda transisi energi. Mereka adalah elemen kunci yang bisa menjembatani antara kebijakan nasional dan kebutuhan warga akar rumput. Organisasi lingkungan, kelompok keagamaan seperti Muhammadiyah, serta komunitas literasi ekologis harus tampil ke depan, menjadi pengingat bahwa transisi energi sejatinya adalah transformasi nilai. Ia membutuhkan kesadaran kolektif bahwa keadilan bukan sekadar distribusi energi, melainkan tentang siapa yang dilibatkan dalam proses perubahan itu sendiri. Inisiatif berbasis komunitas, seperti pembangunan mikrohidro atau panel surya desa yang dikelola warga, menjadi contoh bahwa keadilan bisa dibangun dari bawah.
Harapan sekaligus peringatan. Transisi energi adalah keniscayaan sejarah yang tak mungkin ditolak. Namun keberhasilan transisi itu hanya akan bermakna jika ia menjangkau mereka yang selama ini dipinggirkan oleh sistem. Energi bersih tidak boleh hanya dinikmati kota besar dan kawasan industri; ia harus menjangkau desa-desa terpencil dan dusun-dusun adat. Kita harus mengingat bahwa dalam setiap megawatt energi terbarukan, ada peluang untuk mengubah struktur ketidakadilan—jika dikelola dengan keberpihakan dan partisipasi. Masyarakat sipil memegang peran untuk terus mengawal, mengkritik, dan menawarkan jalan. Karena tanpa keadilan, transisi energi hanya akan menjadi babak baru dari ketimpangan lama yang berganti nama.
Alvin Qodri Lazuardy, sedang berproses menjadi pendidik, penulis, dan penggerak literasi Islam-lingkungan. Ia berfokus pada kajian worldview Islam, filsafat pendidikan Islam, ekoliterasi, dan kepesantren. Aktif menulis di bilfest.id, suaramuhammadiyah.com, pwmjateng.com, Ibtimes.id serta mengelola Alfuwisdom Publishing di Yogyakarta.
