Setiap tahun, jutaan orang Indonesia mendaftarkan diri untuk memperebutkan kursi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka mempersiapkan diri selama berbulan-bulan, mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan belajar, serta tidak jarang mengikuti seleksi berulang kali setelah mengalami kegagalan. Sulit menemukan profesi lain yang diperebutkan dengan antusiasme sebesar ini.
Fenomena tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui pertimbangan gaji ataupun prestise pekerjaan. Banyak profesi lain menawarkan pendapatan yang lebih tinggi dan peluang karier yang lebih beragam. Namun, di benak sebagian besar masyarakat Indonesia, terdapat keyakinan yang telah berumur sangat panjang: pekerjaan yang paling aman adalah pekerjaan yang berada di dalam struktur negara.
Bagaimana keyakinan itu terbentuk? Apakah ia lahir dari kesadaran kolektif yang rasional, atau dari sebuah kondisi yang sengaja diciptakan? Dan bagaimana paradigma ini bertahan dan diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan ketika konteks yang melahirkannya sudah lama berubah?
Ambtenaar: Rekayasa Sosial Kolonial
Pada 1878, pemerintah kolonial Belanda mendirikan OSVIA, sekolah khusus untuk mencetak pegawai pemerintahan pribumi. Wilayah jajahan terlalu luas untuk dikelola hanya oleh tangan Eropa. Dibutuhkan lapisan birokrat perantara yang patuh, terlatih, dan murah. Maka diciptakanlah kelas ambtenaar, pejabat pemerintah pribumi, yang menjadi penopang mesin kolonial dari dalam.
Dalam ekonomi kolonial, hampir tidak ada jalan bagi pribumi untuk naik kelas secara mandiri. Satu-satunya jalur yang punya kepastian adalah menjadi ambtenaar. Ini terlihat jelas ketika membandingkan dua sekolah yang berdiri pada periode yang sama: OSVIA dan STOVIA, sekolah kedokteran. Secara intelektual STOVIA lebih bergengsi. Tetapi pilihan keluarga-keluarga pribumi lebih banyak mengarah ke OSVIA, karena lulusannya langsung mendapat jabatan, gaji tetap, dan posisi yang diakui dalam hierarki yang berlaku. Lulusan STOVIA mendapat ilmu, tetapi tidak mendapat kepastian.
Menjadi ambtenaar bukan sekadar mendapat pekerjaan. Bagi anak petani yang masuk birokrasi kolonial, itu adalah kenaikan kelas sosial yang nyata. Ia tidak lagi dipanggil dengan nama biasa, Ia menjadi priyayi, mendapat gaji tetap, rumah dinas, gelar kehormatan, dan orang-orang akan memperlakukannya dengan penuh hormat dan berbeda dengan orang kebanyakan.
Pemerintah kolonial memahami ini dan memanfaatkannya. Semua yang membuat seorang ambtenaar berbeda dari rakyat biasa, baik status, simbol, jabatan, kenyamanan dapat dicabut kapan saja. Bupati yang tidak patuh kehilangan bukan hanya penghasilan, tetapi seluruh identitas sosial yang telah ia bangun. Kembali menjadi rakyat biasa setelah pernah menjadi priyayi adalah sesuatu yang tidak sanggup dibayangkan. Kepatuhan menjadi naluri bertahan, bukan pilihan.
Sistem ini tidak membutuhkan paksaan langsung, cukup memastikan bahwa keuntungan dari kepatuhan jauh lebih besar dari harga yang harus dibayar dari pembangkangan. Itulah rekayasa sosial yang sesungguhnya.
Paradigma yang Usang
Kolonialisme tidak hanya mewariskan birokrasi sebagai institusi, Tapi juga mewariskan cara pandang tentang keamanan dan keselamatan. hidup. Republik berdiri pada 1945 dan Kolonialisme berakhir secara formal. Tetapi aparatur birokrasi yang diwarisi tidak sepenuhnya dirombak, melainkan diserap hampir utuh, orangnya, strukturnya, dan logika dasarnya. Di bawah Orde Baru, logika itu dikunci lebih rapat. Pegawai negeri diikat dalam Korpri, dijadikan mesin politik, dan diberi imbalan yang sama berupa kestabilan dan status sosial. Menjadi PNS bukan lagi sekadar memilih profesi, tetapi keanggotaan dalam satu-satunya sistem yang dianggap benar-benar melindungi.
Keluarga petani yang anaknya berhasil menjadi ambtenaar di era kolonial tahu persis betapa berbedanya nasib mereka yang masuk dan mereka yang di luar. Pengalaman itu tidak hilang bersama kemerdekaan. Ia diteruskan lewat obrolan sehari-hari, lewat harapan orang tua kepada anaknya, lewat cerita tentang anak tetangga yang hidupnya terjamin karena sudah PNS. Generasi demi generasi, pesan yang sama terus tersampaikan.
Itulah mengapa kebanyakan orang tua menolak anaknya bekerja di perusahaan swasta meski gajinya lebih besar. ini bukan karena mereka tidak rasional, tapi mereka sedang merespons memori kolektif tentang siapa yang hidupnya lebih terjamin dan siapa yang tidak. Cara pandang itu tidak dapat dihapus oleh argumen tentang pertumbuhan startup, karena hal itu tidak berakar pada kalkulasi ekonomi, melainkan pada pengalaman kolektif yang telah mengendap selama beberapa generasi.
Bukan Soal Mental, Ini Soal Sistem
Sudah terlalu lama obsesi terhadap PNS dibaca sebagai kelemahan karakter, bukti bahwa orang Indonesia tidak mau ambil risiko, tidak punya jiwa wirausaha dan terlalu bergantung pada negara. Penilaian itu tidak hanya dangkal, tetapi juga keliru. Orang pasti akan membuat pilihan berdasarkan apa yang pasti dan terasa aman dalam kehidupan mereka. Selama sistem perlindungan sosial bagi pekerja mandiri masih tidak memadai, selama ketidakpastian di luar aparatur negara masih sangat terasa, maka memilih menjadi PNS adalah keputusan yang masuk akal. Menyebut pilihan ini sebagai kelemahan mental kolektif hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan sistem yang lebih besar.
Yang diwariskan kolonialisme bukan hanya birokrasi sebagai institusi. Kolonialisme juga mewariskan paradigma, bahwa satu-satunya tempat yang aman adalah di dalam kekuasaan, bukan di luarnya. Paradigma itu bertahan bukan karena orang malas berpikir, melainkan karena pengalaman historis berulang kali membuktikan kebenaran hal itu.
Fenomena jutaan pendaftar CPNS setiap tahun menunjukkan bahwa daya tarik birokrasi negara tidak dapat dipahami hanya melalui kebutuhan ekonomi sesaat. Di baliknya terdapat warisan historis yang panjang, sejak masa OSVIA, yang menempatkan aparatur negara sebagai simbol stabilitas dan kepastian hidup. Selama institusi sosial dan ekonomi di luar birokrasi belum mampu menawarkan rasa aman yang sebanding, orientasi tersebut akan terus menemukan relevansinya dalam kesadaran kolektif masyarakat.
Muchamad Rajeh adalah pegiat literasi di Purwokerto dengan menginisaiasi TBM Kalimosodo. Mari berkenalan melalui Instagram @tbm.kalimosodo
