Setiap tahun, jutaan orang Indonesia mendaftarkan diri untuk memperebutkan kursi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka mempersiapkan diri selama berbulan-bulan, mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan belajar, serta tidak jarang mengikuti seleksi berulang kali setelah mengalami kegagalan.
Fenomena “jatah preman” atau pungutan liar (pungli) merupakan suatu fenomena sosial yang menyimpang namun sudah membudaya. Disebut membudaya karena di beberapa praktik, pungli sudah berjalan hingga beberapa generasi yang akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah; bahkan seseorang dianggap tidak sopan ketika tidak membayar pungutan liar tersebut.
Seorang pejabat yang profesional yang benar-benar menyadari bahwa jabatannya adalah mandat dari rakyat akan merespons kritik masyarakat dengan penuh tanggung jawab, bukan arogansi atau ASBUN. Ia akan sadar bahwa setiap pernyataannya di ruang publik adalah pertanggungjawaban kepada pemberi mandatnya yaitu masyarakat.
