Hari ini kita hidup di zaman tsunami informasi, dan perang narasi. Maka mereka yang menguasai media, baik media arus utama maupun sosial media, memiliki kekuatan lebih besar untuk memberikan pengaruhnya, untuk memainkan narasi sesuai keyakinannya. Konsekuensinya, masyarakat akan lebih percaya mereka yang koar-koar duluan, pandai membingkai isu, apalagi jika isu tersebut viral. Kemudahan mengakses informasi sayangnya seiring dengan berkurangnya sikap kritis masyarakat dalam menerima informasi. Sebaliknya, informasi yang disampaikan ke masyarakat terutama oleh media arus utama hari ini, tidak semuanya mengikuti kaidah elemen jurnalistik yang seimbang dan objektif.
Media massa pada dasarnya telah diatur oleh undang-undang jurnalistik, dan berbagai kode etik yang telah disepakati. Namun di era kecepatan informasi, media arus utama dituntut untuk menyampaikan informasi secepat media sosial. Karena itu, banyak media arus utama lebih memilih mengabaikan kedalaman dan keseimbangan karena mengejar kecepatan dan engagement masyarakat. Di sinilah, banyak media arus utama terpeleset dari fungsi utamanya dalam menyampaikan dan menemukan kebenaran.
Dalam konteks tsunami informasi, fakta yang disuguhkan oleh media hari ini bisa jadi adalah kebenaran yang telah dikonstruksi, bukan kebenaran itu sendiri. Karena sebuah fakta, akan dipahami dengan cara yang berbeda jika bingkai yang digunakan tidak sama. Bingkai informasi tidak saja bisa membelokkan situasi, ia bahkan bisa mengubur kebenaran itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana pendengung bekerja dan berhasil membelokkan narasi. Eksistensinya membuktikan bahwa sebuah narasi atau bahkan ideologi, bisa diarahkan, dikubur dan diciptakan.
Berbagai isu yang terjadi, entah isu politik, sepak bola, ataupun isu tentang pesantren yang sedang menjadi perbincangan hari ini, pada dasarnya adalah perang narasi. Dan sebagaimana peperangan, menang dan kalah adalah sebuah strategi. Memenangkan perang narasi perlu dilakukan dengan mengkonter narasi, memunculkan argumentasi lain yang bisa diterima oleh masyarakat dan disertai bukti, bukan dengan cara yang lain yang semakin meneguhkan tuduhan.
Dalam kasus konten video tentang feodalisme di Pondok Pesantren Lirboyo yang ditayangkan oleh Trans7, juga perlu ditanggapi dengan beradu narasi. Seruan boikot, anggapan adanya penghinaan dan pelecehan pesantren, ataupun aksi demonstrasi secara langsung, alih-alih menghilangkan tuduhan yang terlanjur dipercaya oleh sebagian masyarakat, justru akan semakin membuat dunia ponpes semakin kehilangan legasi dan marwahnya. Narasi itu, jika sudah dipercaya, tidak akan hilang begitu saja kecuali ada narasi tandingan sekaligus bukti yang bisa diterima. Namun alih-alih meng-counter narasi dengan elegan dan bukti nyata, para santri dan alumni ponpes, banyak yang berdalih dengan mengatakan kalau tidak mengalaminya sendiri tentu tidak akan paham apa itu takzim, dan pentingnya berkah kyai.
Saya sendiri tidak sepakat dengan video tersebut karena bingkai yang digunakan mengarahkan pada narasi negatif terkait Pondok Pesantren Lirboyo dengan cara yang berlebihan, bukan kritik yang konstruktif. Terlebih, tayangan tersebut tayang di acara gosip dan selebriti, dan tanpa disertai dengan tanggapan dari pihak pesantren sehingga menciptakan informasi yang tidak seimbang yang artinya melanggar etika jurnalistik itu sendiri.
Sebagaimana yang saya sebut, bingkai informasi tidak saja bisa membelokkan fakta namun juga bisa mengubur fakta yang sebenarnya sekaligus menciptakan fakta baru. Dalam konteks video yang tayang di trans7, gambar yang diambil barangkali benar adanya, bukan buatan Akal Imitasi (AI). Namun faktanya, bingkai yang digunakan telah berhasil memengaruhi banyak warganet untuk percaya bahwa feodalisme di dunia pesantren nyata adanya.
Namun di sisi lain, tuduhan terkait feodalisme di dunia pesantren tidak berangkat dari ruang kosong. Tuduhan tersebut dipercaya oleh sebagian masyarakat karena ada konteks lain yang melatarbelakanginya, kasus ambruknya pesantren di Buduran yang menewaskan 64 santri misalnya. Atau jangan-jangan anggapan bahwa eksploitasi santri, feodalisme, dan para kiai yang hidup mewah, sudah lama mengendap dan dipercaya sebagai sebuah fakta oleh masyarakat pada umumnya. Jika demikian, video yang diunggah Trans7 merupakan bagian dari bom waktu.
Untuk itu, alih-alih bersembunyi di belakang kata kalau bukan santri tidak akan bisa memahami, bagaimana kalau kejadian ini dijadikan refleksi. Tetapi tentu, refleksi butuh ‘keluar’ dari kacamata berkah kyai dan sikap takzim yang berlebihan. Tanpa keluar dari kacamata itu, ponpes akan tetap dianggap oleh sebagian masyarakat sebagaimana yang dituduhkan. Orang-orang yang tidak pernah merasakan hidup di ponpes, memang tidak pernah bisa memahami rasa takzim sebagaimana yang dirasakan oleh santri. Masyarakat umum hanya bisa melihat apa yang bisa ditangkap oleh indra.
Maka, jika kaum santri menolak tuduhan feodalisme tersebut, maka ciptakan narasi untuk meng-counter balik tuduhan tersebut, dan sekaligus tunjukan bukti yang bisa diterima oleh masyarakat non-ponpes yang tidak pernah memahami apa itu takzim. Ketidakmampuan masyarakat umum dalam memahami tradisi pesantren, di sisi lain bukankah juga merupakan kegagalan pesantren dalam mencitrakan dirinya?
Di luar video yang diunggah Trans7 yang melanggar etika jurnalistik dan cenderung menggiring opini ke arah negatif, tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren tengah mendapatkan sorot masyarakat. Warga ponpes khususnya memang harus marah, namun kemarahan yang berlebihan justru bisa menjadi bumerang. Masyarakat umum kemudian mempertanyakan kembali, kenapa kemarahan yang sama tidak muncul di kasus Buduran, atau kejahatan seksual yang terjadi di pesantren yang menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar jumlahnya hanya sedikit dan terlalu dibesar-besarkan media. Atau, kenapa kaum santri tidak marah ketika elit agama bersepakat untuk mengelola tambang, perusahaan ekstraktif yang banyak merusak lingkungan?
Namun terlepas dari semua tuduhan yang diarahkan ke ponpes, saya percaya bahwa ponpes telah memberikan kontribusi banyak dalam upaya membangun bangsa. Pesantren tidak saja melahirkan banyak intelektual, tetapi menciptakan ruang bagi para intelektual untuk tetap menggunakan ilmunya di jalan kebaikan. Sebagaimana Ismail Fajrie Alatas mengatakan bahwa manusia tidak bisa menjadi baik tanpa teman-teman yang baik, dan disitulah pesantren memberikan perannya.
Menurut Fajri, dalam siniar ‘Endgame’ bersama Gita Wirjawan mengatakan bahwa pesantren tidak bisa dimaknai secara sempit sekadar sebagai institusi pendidikan, ia adalah institusi tradisi yang menjadi basis dan fondasi manusia Indonesia. “Ia tradisi, by definition ia adalah konservasi and inovasi. Kalau jumud, dan taklid-taklid saja dia bukan tradisi. Tradisi akan hidup karena dia selalu ada perdebatan antara orang yang di dalam pesantren dan di luar pesantren”. Merujuk pada pernyataan Fajri, kritik yang diarahkan ke pesantren hari ini, terlepas dari video yang diunggah Trans7, perlu disikapi dengan kepala dingin dan penting untuk dijadikan sebagai renungan, menjadi bagian dari upaya menghidupkan pesantren sebagai institusi tradisi.
Referensi:
Debat & Koalisi Ide di Era Imperium Islam – Ismail Fajrie Alatas | Endgame #202 – YouTube
Chusnul C., merupakan seorang peneliti, editor dan penulis lepas yang fokus pada isu-isu sosial kebudayaan. Bisa saling bersapa melalui sosial media di @ichuslucky
