Dalam beberapa tahun terakhir perhelatan ARTJOG semakin sering dikaitkan dengan istilah “Lebaran Seni“. Melalui berbagai publikasinya. Jika dilihat sebagai strategi komunikasi budaya, istilah ini terhitung berhasil. Ia mampu menciptakan kesan tentang sebuah momentum tahunan yang dinanti – nantikan, sebuah masa ketika pelaku seni, penonton, kolektor, kurator, dan wisatawan budaya mengarahkan perhatian mereka pada satu wilayah yang sama.
Mungkin tidak ada yang salah dengan penyematan istilah tersebut. Dalam dunia seni, berbagai perhelatan besar juga terbiasa membangun narasi simboliknya masing-masing. Ada yang menyebut dirinya bertaraf internasional, ada yang diposisikan sebagai barometer perkembangan seni, ada pula yang dianggap sebagai panggung paling bergengsi dalam bidangnya. Narasi semacam itu bukan sekadar soal promosi, melainkan juga tentang bagaimana sebuah institusi membangun dampak dan kepercayaan publik. Oleh karena itu ketika sebuah peristiwa seni mampu diterima sebagai salah satu pusat perhatian utama, maka publik tidak lagi hanya memperhatikan karya yang dipamerkan. Tetapi mereka juga mulai memperhatikan bagaimana relasi, jaringan, dan berbagai keputusan yang berada di balik penyelenggaraannya.
Dalam konteks itulah polemik mengenai terselenggaranya ARTJOG 2026: ARS LONGA perlu dibaca lebih dalam. Keterlibatan Didit Hediprasetyo sebagai salah satu pendukung acara akhirnya memunculkan berbagai macam tanggapan. Sebagian melihatnya sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kebudayaan yang patut diapresiasi. Sebagian lainnya mempertanyakan kehadiran figur yang memiliki kedekatan langsung dengan pusat kekuasaan negara dalam salah satu perhelatan seni yang bisa dibilang paling berpengaruh di Indonesia ini. Perdebatan tersebut tentu saja bukan muncul dari dalam ruang hampa.
Kita semua tahu bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai ketegangan sosial, ekonomi, dan politik. Ruang publik banyak dipenuhi diskusi mengenai kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, prioritas anggaran negara, hingga berbagai aksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritik arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Dalam situasi seperti ini, simbol-simbol yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan tentu akan dibaca lebih sensitif dibandingkan pada masa-masa yang relatif tenang. Walaupun hal semacam ini sebenarnya tak bisa dihindarkan juga ketika keadaan tenang sekalipun. Oleh karena perdebatan mengenai hubungan antara seni dan sumber dukungannya bukanlah sesuatu hal yang baru.
Di Amerika Serikat contohnya, dibeberapa museum besar menghadapi tekanan publik, dikarenakan dalam praktiknya mereka menerima dukungan dari keluarga Sackler yang memperoleh kekayaannya melalui Purdue Pharma, perusahaan farmasi yang dikaitkan dengan krisis opioid. Seniman Nan Goldin bersama kelompok aktivis PAIN melakukan berbagai aksi protes di museum-museum besar seperti Metropolitan Museum of Art dan Guggenheim Museum, mereka mempertanyakan tentang legitimasi dukungan tersebut.
Di Inggris juga tidak jauh berbeda, sejumlah museum dan galeri menghadapi kritik serupa akibat kerja sama mereka dengan British Petroleum, perusahaan energi multinasional yang dianggap memiliki kontribusi terhadap krisis iklim global. Para aktivis lingkungan mempertanyakan bagaimana institusi budaya dapat mempertahankan posisi moral dan etisnya sembari menerima dukungan dari perusahaan yang aktivitas bisnisnya dianggap menjadi bagian dari persoalan yang sedang mereka kritisi. Bahkan perdebatan serupa terus berkembang hingga hari ini. Pada 2025 yang lalu, Asosiasi Museum Inggris akhirnya mengusulkan pembaharuan kode etik yang mendorong museum untuk mempertimbangkan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan rekam jejak hak asasi manusia dalam setiap keputusan pendanaan.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai siapa yang mendukung seni dan dari mana sumber daya itu berasal masih menjadi isu yang terus menerus dipersoalkan di berbagai negara. Yang dipersoalkan bukan semata karya seni yang dipamerkan, melainkan keseluruhan ekosistem yang memungkinkan sebuah peristiwa seni berlangsung. Perhatian publik bergeser pada sumber pendanaan, relasi yang menyertainya, serta bagaimana seniman, kurator, dan pelaku seni lain merespons situasi tersebut. Ada yang tetap berpartisipasi, ada yang mengambil jarak, dan ada pula yang menyampaikan pandangannya secara terbuka.
Pada malam pembukaan ARTJOG 2026: ARS LONGA, sebuah aksi performans muncul di tengah acara. Cat merah disiramkan ke logo ARTJOG, sementara sebuah kertas bertuliskan “ART” dibentangkan. Dalam aksi tersebut terdengar pernyataan, “Seni telah mati, sastra telah mati, intelektual tanpa pemberontakan adalah kepanjangan tangan negara.” Terlepas dari apakah pandangan tersebut disetujui atau ditolak, kemunculannya menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hubungan seni dan kekuasaan masih menjadi persoalan yang hidup. Ia tidak hanya hadir sebagai percakapan di luar halaman Jogja National Museum tempat berlangsungnya ARTJOG 2026, tetapi juga muncul sebagai bagian dari ekspresi artistik yang berlangsung di dalam peristiwa seni itu sendiri.
Namun dalam dunia seni yang konvensional, perhelatan seni yang besar tidak pernah benar-benar berdiri di luar relasi kekuasaan. Sebuah pameran apalagi dengan sekala yang cukup besar selalu membutuhkan biaya. Produksi karya membutuhkan dana. Institusi seni membutuhkan sumber daya untuk menjalankan program-programnya. Didalam praktiknya, banyak ruang seni bergantung pada dukungan pemerintah, korporasi, filantropi, yayasan, maupun individu yang memiliki posisi ekonomi dan politik tertentu.
Karena itu, persoalannya bukan apakah seni boleh menerima dukungan dari pihak tertentu. Jika logika itu diterapkan secara mutlak, hampir tidak adanya institusi seni yang dapat bertahan.Persoalan yang lebih penting yang muncul adalah bagaimana institusi seni juga bisa menjaga esensinya untuk tetap bersikap kritis terhadap kekuasaan yang berada di sekitarnya.
Di titik inilah polemik ARTJOG 2026 menjadi menarik.
Persoalannya tidak semata-mata terletak pada Didit Hediprasetyo sebagai individu. Persoalannya juga tidak dapat disederhanakan menjadi anggapan bahwa setiap dukungan yang datang dari lingkar kekuasaan otomatis menghilangkan independensi seni. Yang sedang dipertanyakan publik adalah bagaimana sebuah institusi seni yang memiliki posisi simbolik begitu besar menjaga jarak kritisnya terhadap kekuasaan.
Barangkali justru karena ARTJOG telah diterima sebagai salah satu “Lebaran Seni”, maka publik merasa memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semakin besar pengaruh sebuah institusi budaya, semakin besar pula tuntutan agar institusi tersebut menunjukkan independensi, transparansi, dan otonominya.
Pada akhirnya, polemik ARTJOG 2026 bukan hanya berbicara tentang satu nama atau satu bentuk dukungan. Ia membuka kembali pertanyaan lama yang selalu hadir dalam dunia seni: bagaimana seni mempertahankan kebebasannya ketika pada saat yang sama ia membutuhkan dukungan untuk bertahan.
Pertanyaan semacam ini mungkin tidak pernah memiliki jawaban yang sepenuhnya memuaskan. Namun justru karena itulah ia perlu terus diajukan. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah perhelatan seni semata, melainkan bagaimana kepercayaan publik kepada seni, apakah ia masih memiliki keberanian untuk menjaga jarak, bahkan terhadap kekuasaan yang berdiri paling dekat dengannya sekalipun.
NZ Sapta adalah seorang buruh seni yang berasal dari Pekuncen Banyumas. Bilamana Anda ingin menyapanya, di sini saja @nz_sapta
